Ledakan bom dan serangan di Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/1) siang kemarin, diduga dilakukan oleh kelompok Islamic State (ISIS). Dalam serangan tersebut aksi teror yang menewaskan tujuh orang, disinyalir pelaku ingin memberikan pesan kepada pemerintah Indonesia yang notabene merupakan negara dengan mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia. Seperti yang dikatakan oleh dosen ahli timur tengah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Sidik Jatmika, S.IP., M.Si saat dihubungi mengatakan bahwa dibalik serangan tersebut pelakunya ingin menyampaikan pesan politik kepada pemerintah. “Aksi teror yang mengaku dilakukan oleh ISIS tersebut, pasti ingin menyampaikan pesan politik. Nah, pesan tersebut dilakukan dengan aksi-aksi kekerasan, ditempat strategis yang sering dijadikan tempat nongkrong, serta korbannya antar negara,” papar dosen Hubungan Internasional UMY tersebut, Jum’at (15/1).

Sebelum tahapan aksi kekerasan tersebut, Sidik melanjutkan, kelompok seperti ISIS ini melakukan aksi teror untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. “Aksi yang dilakukan ISIS tersebut yaitu dengan menciptakan rasa takut, sehingga membuat kepanikan masyarakat terkait aksi teror itu. Inilah yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok teror guna menyampaikan motif dibalik serangan tersebut, meskipun justru tidak disukai oleh masyarakat,” terangnya.

Pesan yang tersimpan dibalik aksi teror tersebut, Sidik menyebutkan bahwa ISIS merasa untuk menciptakan sebuah negara Islam semakin sulit, dan butuh dukungan seluruh Umat Islam. Oleh karenanya, ISIS saat ini telah merambah hingga Asia Tenggara. “ISIS merasa saat ini posisinya di Suriah semakin terdesak. Cara yang saat ini dirasa cukup ampuh dan efektif dilakukan oleh ISIS guna meraih dukungannya yaitu dengan menggunakan media sosial. Media sosial ini sangat efektif untuk meminta perhatian ke level Internasional,” jelasnya.

Sidik menambahkan, gerakan seperti ISIS tersebut memiliki harapan dan simpati dari orang banyak termasuk negara-negara lain, agar ada yang mendukungnya mencapai cita-citanya. Namun pemikiran ISIS yaitu jihad dengan cara kekerasan, tidak sesuai dengan pemikiran mayoritas umat Islam di Indonesia. “Islam di Indonesia itu rahmatan lil’alamin. Dalam pandangan itu, umat Islam yang ada di Indonesia tidak menyukai kekerasan. Sebagai contoh dua organisasi Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Cara mereka berjihad menurut kedua organisasi tersebut yaitu dengan memajukan pendidikan seperti mendirikan sekolah-sekolah, universitas, tanpa didasari perang yang pada akhirnya menciptakan korban,” tuturnya.

Terkait konsep yang digunakan oleh ISIS, Sidik menerangkan bahwa munculnya ISIS tersebut juga dikarenakan adanya krisis identitas atau kesetiaan. Dalam penjelasannya, terdapat empat level kesetiaan yang mengacu pada krisis identitas. Diantaranya yaitu Ashabiyah, Wathaniyah, Qaummiyah, serta Ummah. “Maksud dari Ashabiyah yaitu lebih setia kepada keluarga tertentu, maupun sekte ideologi tertentu. Untuk Wathaniyah yaitu lebih setia terhadap identitas Negara bangsa, sedangkan Qaummiyah lebih setia terhadap bangsa tertentu, seperti suku. Bagi ISIS ini lebih mengacu kepada konsep kesetiaan Ummah, karena ISIS lebih setia terhadap agama tertentu karena adanya persamaan agama, dengan membangun negara yang baik-baik dengan jalan jihad,” terangnya.

Untuk menyikapi ISIS tersebut, Sidik kembali mengungkapkan, hal utama yang harus dibenahi yaitu cara berpikir. Bagaimana maksud dari jihad yang sebenarnya menurut Islam, bukan hanya jihad dengan cara berperang melawan siapapun yang menurutnya tidak sesuai dengan Islam. “Apabila ingin membangun negara yang baik, ini termasuk tujuan yang baik. Namun tidak harus membajak nilai-nilai Islam. Tujuan yang baik, harus dilakukan dengan cara yang baik pula,” ungkapnya.

Saat ini menurut Sidik pemerintah sudah bagus dalam menangkal pergerakan tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut yaitu dengan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat Indonesia terkait aksi teror. “Saya kira pemerintah sudah bagus untuk mengatasi pergerakan yang mengatasnamakan dirinya adalah gerakan Islam. Dengan memberikan pengarahan dan pemahaman terkait sebuah organisasi yang seharusnya diikuti dan tidak diikuti. Selain itu, pemerintah sudah bekerjasama dengan ormas-ormas besar di Indonesia untuk menangkal pergerakan tersebut,” ujarnya. (hv)

Indikator kesehatan Ibu di Indonesia hingaa saat ini masih rendah. Sesuai data SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia) tahun 2012, angka Kematian Ibu saat hamil, bersalin dan nifas secara nasional adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup. Oleh karena itu, untuk mendukung peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), fasilitas pelayanan kesehatan primer harus ditingkatkan untuk menjalankan fungsinya sebagai Gate Keeper dengan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif.

Hal tersebut yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, dr. Anung Sugihantono, M.Kes dalam seminar nasional ‘Update of Maternal Health in Primary Care’ yang diselenggarakan oleh dokter muda UMY sebagai rangkaian acara dari Sumpah Dokter ke-47, pada Sabtu (16/01) di Sportorium UMY. Pelayanan kesehatan primer yang bisa dijalankan secara maksimal, tentunya juga dapat membantu mengurangi angka kematian ibu. Karena upaya pencegahan untuk mengurangi angka kematian ibu itu bisa dilakukan dengan pelayanan kesehatan primer tersebut. “Di samping fungsi manajerial, fasilitas pelayanan kesehatan primer berfungsi sebagai gate keeper. Peran gate keeper tersebut adalah menyelenggarakan kesehatan dasar masyarakat melalui pelayanan kesehatan dasar berdasarkan kompetensi dan kewenangannya,” jelas dr. Anung. Selain itu, fungsi gate keeper yang dimaksud juga mencakup pada mengatur pelayanan kesehatan lanjutan melalui sistem rujukan, penasehat dan konselor. Pelayanan kesehatan juga diharapkan menjadi pendidik untuk mewujudkan keluarga sehat dan sebagai manajer sumber daya.

“Dengan demikian, fungsi dokter di layanan primer sebagai gate keeper adalah kontak pertama pasien, penapis rujukan serta sebagai kendali mutu dan biaya,” tambah dr. Anung. Apabila seorang dokter di layanan primer berhasil mengelola masalah kesehatan pasien dengan baik berarti 85 persen kasus dapat ditangani di layanan primer. Dan dengan begitu juga dapat menekan angka kematian, dan menekan belanja obat APBN, sehingga menjadi Cost Effective, status kesehatan meningkat, dan kepuasan pasien pun meningkat.

Dalam seminar tersebut, dr. Anung juga membahas tentang Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Jika MDGs (Millenium Development Goals) memiliki 8 goals, 18 target dengan 63 indikator, maka SDGs mempunyai 17 goals, 169 target dengan lebih dari 220 indikator. dr. Anung menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah reformulasi konsep pembangunan yang terintegrasi dan penempatan kesehatan sebagai satu rangkaian proses manajemen pembangunan yang meliputi input, process, output, outcome dan impact pembangunan serta memahamkan bersama akan substansi pembangunan kesehatan yang harus dilaksanakan bersama di era desentralisasi dan demokratisasi saat ini.

“Dalam bidang kesehatan, program yang diusung untuk mewujudkan SDGs adalah Program Indonesia Sehat dengan 3 pilar yakni paradigma sehat, pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional,” tutur dr. Anung. Paradigma sehat merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan sebagai input dari sebuah proses pembangunan. Sedangkan pilar kedua adalah Pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diarahkan untuk peningkatan Akses dan mutu pelayanan. Dalam hal pelayanan kesehatan primer diarahkan untuk upaya pelayanan promotif dan preventif, melalui pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan baik dalam tatanan tata kelola klinis, tata kelola manajemen dan tata kelola program. “Sedangkan pada pilar ketiga yakni Jaminan Kesehatan Nasional, negara bertekad untuk menjamin seluruh penduduk dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam pelayanan kesehatannya,” ungkap dr. Anung.

Pada akhir seminar, dr. Anung menyampaikan harapannya kepada UMY sebagai institut pendidikan agar dapat mendukung upaya penurunan angka kematian ibu untuk mewujudkan pembangungan berkelanjutan (SDGs). Upaya tersebut antara lain dengan menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan Ibu dan anak di masyarakat sesuai dengan kewajiban dan kompentensi yang dimiliki. Selain itu juga dengan membina profesionalisme anak didiknya dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar profesi dan kewenangan. Ketiga, UMY juga diharapkan menyesuaikan implementasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan program dan standar nasional. (Deansa)

Tim Kuliah Kerja Nyata Generasi Bakti Generasi (KKN-GBN) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Senin dan Selasa (18 dan 19/1) mengadakan gebyar pameran hasil karya pengabdian yang telah dilakukannya selama dua bulan di Pulau Sebatik Kalimantan Utara. Pameran yang bertemakan Gebyar Generasi Bakti Negeri ini diselenggarakan di Gedung Societet Militair, Taman Budaya Yogyakarta. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Gebyar Generasi Bakti Negeri ini seperti talkshow tentang Pendidikan, Pengabdian, dan Penulisan, Pameran Fotografi, Launching Film Dokumenter, Launching lagu dan buku Generasi Bakti Negeri, serta Pentas Seni “Melodi 5 Pulau Besar”.

Deni Febrian selaku ketua tim KKN GBN UMY mengungkapkan bahwa diadakannya pameran Gebyar Generasi Bakti Negeri tersebut, bertujuan untuk mendorong para akademisi, khususnya mahasiswa untuk bisa terjun langsung ke masyarakat. Ikut serta dalam pembangunan masyarakat, serta membantu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama di daerah-daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal). “Harapan kami dari acara ini adalah semakin banyak para akademisi dan mahasiswa yang bisa berperan dan terjun langsung ke masyarakat, untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah 3T tersebut,” ungkapnya melalui rilis yang diterima Biro Humas UMY pada Senin (18/1).

Deni juga mengungkapkan bahwa Gebyar Generasi Bakti Negeri tersebut diselenggarakan selama dua hari dengan agenda kegiatan yang berbeda-beda. Untuk hari pertama saja yakni pada Senin (18/1) ada serangkaian talkshow pendidikan dengan beberapa narasumber yang merupakan penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Kementerian Keuangan. “Mereka seperti Masyitoh Anisa Ramadhani, Adhie Wicaksono dan Janu Muhammad. Kemudian ada juga narasumber dari MPM Muhammadiyah, bapak Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fill., M.PA selaku sekretaris MPM. Selain itu, ada pula pentas kebudayaan nusantara yang dibawakan oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa (IKPM) dari berbagai daerah Indonesia yang berada di Yogyakarta, dan juga ada pemutaran film dokumenter Saudara Sebatik yang merupakan salah satu hasil karya kami selama melakukan pengabdian di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara,” jelasnya.

Sementara untuk hari kedua, Selasa (19/1) lanjut Deni lagi, juga akan diadakan talkshow tentang pengabdian yang akan dihadiri oleh Erie Sudewo (Founder Dompet Dhuafa), Umi Suraidah (Tokoh Inspiratif Metro TV dan aktivis Pendidikan Pulau Sebatik), dan Ahmad Maruf (Pemberdaya Masyarakat 3T MPM Muhammadiyah). “Sedang untuk Talkshow Kepenulisan akan dihadiri oleh Eko Prasetyo (Social Movement Institute) dan Ahmad Sahidie selaku penulis buku,” ujarnya.

Berdasarkan hasil Psikotes calon Temporary Staff yang dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Januari 2016, maka peserta tes yang tercantum dalam lampiran ini dinyatakan LOLOS dan berhak mengikuti seleksi wawancara yang dilaksanakan pada

Selanjutnya peserta diharap sudah hadir 15 menit sebelum tes wawancara dimulai sesuai dengan alokasi waktu yang sudah tercantum.

Demikian pengumuman kehadirannya diucapkan terima kasih

Catatan :

1. Peserta yang lolos WAJIB membawa kartu ujian
2. Peserta WAJIB berpakaian rapi dan sopan
3. Hasil Wawancara akan diumumkan pada hari Sabtu, 23 Januari 2016 di BSDM dan di website www.umy.ac.id.

Pengumuman selengkapnya dapat diunduh di sini

Guna menanamkan jiwa insani keislaman serta wujud apresiasi atas kinerja dan loyalitas pegawai yang selama ini telah mengabdikan diri, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memberikan reward dengan memberangkatkan Umroh kepada 40 orang pegawainya. Selain itu, program Umroh ini merupakan program rutin yang dilakukan oleh UMY yang telah dilakukan sejak tahun 2012. Hal tersebut diungkapkan Rini Juni Astuti, S.E., M.Si selaku Kepala BSDM (Badan Sumber Daya Manusia) UMY ketika ditemui di ruangannya pada Rabu (20/1).

Rini menambahkan, terdapat tiga persyaratan bagi pegawai yang mendapatkan hadiah umroh yaitu, pertama, belum pernah melakukan umroh atau pergi ke tanah suci sebelumnya, kedua merupakan pegawai atau pun dosen tetap sesuai dengan massa kerjanya, serta memiliki komitmen, dan loyalitas kepada UMY, ketiga diberikan kepada dosen dan karyawan yang berprestasi. “Untuk kategori berprestasi setiap tahunnya kami berikan kepada karyawan dan dosen pada saat Milad UMY, kategori berprestasi itu sendiri yaitu dosen yang memiliki prestasi pada bidangnya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, kemudian bagi pegawai yaitu pegawai yang memiliki kreatifitas, loyalitas, dan leadership yang cukup baik di dalam unit kerjanya,” ungkapnya.

Tujuan diberikan hadiah umroh bagi karyawan tersebut ditambahkan oleh Rini yaitu, untuk meningkatkan soft skill keislaman pegawai, selain itu pemberian reward kepada pegawai merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh UMY kepada pegawai yang telah mengabdi kepada UMY hingga 20 tahun lebih. “Harapannya setelah balik dari tanah suci, kemudian kembali ke unit kerjanya masing-masing, pegawai tersebut dapat menjadi insan yang lebih dalam pemahaman keislamannya, dan akan semakin kokoh jiwanya, serta menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum berangkat ke tanah suci,” ungkapnya.

Harapan kedepannya pemberian reward dalam bentuk Umroh tersebut akan ada penambahan dan peningkatan, baik dari segi kualitas dan juga kuantitas. “Harapan kedepan akan ada peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas dalam program pemberangkatan Umroh, semoga di tahun depan jumlah pegawai yang diberangkatkan akan semakin meningkat,” tambah Rini.

Untuk tahun 2016 ini UMY memberangkatkan 40 orang yang terdiri dari 28 orang karyawan dan 12 orang dosen. “Total yang berangkat sebanyak 40 orang, dan telah berangkat sejak tanggal 19 Januari 2016 hingga 30 Januari 2016 mereka akan kembali lagi ke tanah air,” tutup Rini.(adam)

Progam Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kembali menorehkan prestasi dengan terakreditasinya Jurnal HI dengan status ‘B’ oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Akreditasi ‘B’ atas Jurnal HI tersebut berlaku sejak 1 Desember 2015.

Ketua Lab. HI, Ade Marup Wirasenjaya, S.IP., M.A. mengemukakan bahwa perjuangan untuk mendapatkan akreditasi B untuk jurnal HI melalui proses yang panjang dan penuh usaha keras. “Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk akreditasi adalah harus ada 6 edisi jurnal. Selain itu harus masih di review dari sisi konten, format dan bahkan manajemen,” terang Ade.

Dalam proses sebelum publikasi jurnal, Ade juga menambahkan bahwa konten harus menghadapi proses editing yang dilakukan oleh berbagai pihak. Tim Redaksi jurnal HI UMY sendiri tidak hanya melibatkan kalangan dosen HI UMY saja, tetapi juga bekerja sama dengan reviewer dari Universitas lain dan bahkan dari Universitas luar negeri. “Reviewer dari luar negeri antara lain ada Linda Quayle, Prof. Bilver Sigh dari Singapura, dan Mohd Azizudin Mohd Azizudin Mohd Sani dari Malaysia,” ujar dosen HI UMY tersebut. Selain dari Universitas Asing, reviewer juga ada yang berasal dari beberapa Universitas di dalam negeri seperti Universitas Parahyangan, UGM dan UNPAD.

Untuk mendapatkan akreditasi, jurnal memang diwajibkan untuk diisi oleh beberapa pihak dari berbagai ranah profesi. Ade menyebut istilahnya adalah harus ada Mitra Bestari. Penulis tidak hanya kalangan dosen tetapi juga ada peneliti, ahli yang bekerja di NGO (Non-Governmental Organization) dan lain-lain. Perbandingan penulis jurnal HI UMY adalah 70% dari pihak luar UMY berbanding 30% dari pihak UMY.

“Kami mendapatkan masukan dari reviewer yang antara lain bila sudah mendapatkan akreditasi harus dijaga. Tidak hanya konten namun juga tim jurnal dan editor jurnal,” ungkap Ade. Ia juga berharap Tim Jurnal HI akan semakin solid dan lebih berusaha keras sehingga kedepannya akreditasi jurnal HI akan mengalami peningkatan pada status ‘A’.

Jurnal HI UMY sendiri terbit dalam satu tahun dua kali, yakni pada bulan April dan Oktober. Selain berupa hasil cetak, jurnal HI juga dapat diakses online pada link journal.umy.ac.id. “Pada tahun 2016 ini journal akan mengalami migrasi ke dalam e-journal. Sehingga kedepannya kami akan lebih banyak mempublikasikan jurnal dalam bentuk online,” tutur Ade. Selain itu, Ade menambahkan bahwa tuntutan ini akan menjadi tantangan bagi tim jurnal HI UMY yang mengharuskan memiliki kemampuan IT yang baik sehingga hasil upload e-journal juga baik.

Selain pada peningkatan kualitas jurnal, Ade juga menekankan pada peningkatan kinerja tim editor yang dapat terjaga dengan baik. Karena menurutnya kualitas baik pada jurnal juga akan berpengaruh pada institusi yang membawahi jurnal tersebut. “Harapannya dengan terakreditasinya jurnal HI ini akan dapat memperkuat institusi. Tidak hanya di jurusan HI saja tetapi juga tingkat Universitas,” tutup Ade. (Deansa)

Berdasarkan hasil wawancara calon temporary staff yang dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Januari 2016, maka peserta yang tercantum dalam lampiran ini dinyatakan DITERIMA. Selanjutnya dimohon hadir pada :

Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Daftar peserta lolos wawancara dapat diunduh di sini

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Profesi Dokter angkatan ke-48. Sumpah Dokter yang diselenggarakan pada Sabtu (23/1) ini juga dihadiri oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIY, Rektor UMY dan Dekan FKIK UMY, serta dihadiri pula oleh orang tua dan keluarga calon dokter baru tersebut.

Sumpah Dokter yang digelar di Sportorium UMY ini diikuti oleh 63 dokter baru yang juga telah dinyatakan lulus pada Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD). Untuk menempuh kelulusan dokter kali ini memang terbilang cukup sulit, karena dari sekitar 3000 peserta hanya separuhnya saja yakni 1500 peserta UKMPPD yang dapat mencapai kelulusan, termasuk diantaranya ke-63 mahasiswa kedokteran UMY tersebut. UKMPPD sendiri merupakan ujian kompetensi yang diadakan menggunakan 2 sistem penilaian, yakni Computer Based Test (CBT) atau ujian teori dan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) atau ujian praktik. Mulanya, penilaian UKMPPD ini hanya menggunakan CBT saja, tetapi sejak tahun 2013 Majelis Dikti mulai memberlakukan OSCE dalam penilaian UKMPPD. UKMPPD ini juga bertujuan untuk menilai kompetensi dokter sehingga diharapkan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

dr. Ardi Pramono selaku Dekan FKIK UMY dalam sambutannya berpesan bahwa di pundak pada dokter barulah harapan dan tanggung jawab kesehatan Indonesia berada. Gelar baru yang akan disematkan dokter bari di depan namanya merupakan tanda bahwa mereka sudah memiliki hak dan tanggung jawab serta kemandirian dalam memelihara kesehatan pasien. “Terlbih pada era BPJS saat ini, dimana dokter layanan primer menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan penanganan promotif dan prefentif,” ujarnya.

Prof. Bambang Cipto, selaku Rektor UMY juga mengingatkan agar para dokter baru tersebut saat melakukan praktiknya pada masyarakat secara langsung, harus memiliki jiwa mengabdi pada Muhammadiyah, yaitu hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. “Karena kalian juga merupakan mahasiswa lulusan UMY, jadi harus memiliki jiwa mengabdi pada Muhammadiyah. Kemana pun nantinya para dokter baru ini akan bertugas, kontribusi pada Muhammadiyah harus tetap dilakukan. Ditambah pula dengan prinsip UMY dalam bekerja, yakni cerdas spiritual, cerdas moral dan cerdas intelektual,” ungkapnya.

Memasuki arus globalisasi pasca disahkannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berlaku sejak tanggal 31 Desember lalu, masyarakat Indonesia khususnya kalangan mahasiswa dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan dan arus globalisasi tersebut. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menuntut mahasiswanya untuk melakukan studi banding dan mempelajari perkembangan budaya negara lain dengan melakukan kunjungan ke Negara Malaysia dan Singapura yang telah dilakukan pada tanggal 11 Januari hingga 18 Januari 2016. Hal tersebut diungkapkan Dian Naren selaku ketua kontingen kunjungan studi banding ketika ditemui di BHP pada Senin (25/1).

Kunjungan tersebut diikuti oleh 91 orang mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, dan Fakultas Teknik. Ditambahkan Dian, alasan memilih kedua negara tersebut yaitu Negara Malaysia dipandang sebagai negara yang memiliki kebudayaan Islam yang cukup baik di ASEAN. “Memilih kedua negara tersebut karena kami melihat Malaysia memiliki kultur Agama Islam yang cukup baik, dan Singapura sebagai Negara yang cukup dikenal baik dalam manajemen waktu dan budaya disiplin,”ungkap Dian.

Selain mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada di Malaysia dan Singapura, kunjungan dilanjutkan ke Pabrik Proton Malaysia, Kantor Sekretariat ASEAN dan Kementrian Luar Negeri Malaysia, serta kunjugan ke KBRI Malaysia. “Pemilihan obyek-obyek penelitian tersebut sesuai dengan bidang-bidang Program Studi mahasiswa yang mengikuti kunjugan tersebut, selain itu kami juga melakukan kunjungan ke National University of Singapore,” tambahnya.

Dr. Ir Gunawan Budiyanto, M.P selaku Wakil Rektor I UMY dan penanggung jawab program kunjungan menungkapkan, tujuan dari kunjugan tersebut yaitu agar mahasiswa memiliki pandangan yang sesuai dengan tagline UMY yang Unggul dan Islami, serta kredo Muda dan Mendunia yang telah dicanangkan sejak milad ke-31 UMY. “Diharapkan dalam kunjungan ini mahasiswa dapat memperlajari ilmu-ilmu baru dan juga budaya negara lain dalam menyikapi perkembangan arus globalisasi saat ini, serta mahasiswa dapat bersaing dalam kancah Internasional,” ungkapnya. (adam)

Implementasi penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada level Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dirasa belum terlihat sebagai semangat pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012, terutama dalam pengaturan Kawasan Tanpa Rokok yang di dalamnya juga mengatur iklan rokok. Melihat permasalahan tersebut MTCC UMY (Muhammad Tobacco Control Center) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan Focus Group Discussion dengan tema Implementasi Regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan Pengendalian Iklan Rokok di DIY yang diselenggarakan pada Selasa (26/1) bertempat di Ruang Rapat Gedung Asri Medical Center (AMC) Lantai 3.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing dinas Kesehatan Kabupaten yang ada di DIY, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) anti rokok, dan perwakilan masyarakat tersebut memiliki tujuan untuk mencari strategi terbaik dalam implementasi KTR dan strategi pengendalian rokok. “Tujuan FGD ini kami mengajak diskusi perwakilan dinas kesehatan masing-masing kabupaten, LSM, serta perwakilan masyarakat DIY untuk membahas pencegahan intervensi industri rokok yang merambah ranah publik dan privat yang mulai bermunculan di kota Yogyakarta,” ungkap Nanik Prasetyoningsih selaku Direktur Program MTCC UMY.

Ditambahkan oleh Nanik, saat ini yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta terkait intervensi perusahaan rokok yaitu melarang industri tersebut untuk memasang iklan yang sifatnya mengajak dan mempengaruhi masyarakat yang dulunya pernah merokok kemudian berhenti untuk kembali merokok. “Terdapat berbagai manfaat yang didapat oleh masyarakat jika pemerintah berani mengambil sikap terkait larangan iklan rokok, diantaranya yaitu dapat mewujudkan generasi yang sehat. Dalam hal ini Indonesia tidak boleh kehilangan fokus demografi dari anak-anak yang saat ini menjadi sasaran iklan rokok, serta melindungi anak dan remaja dari dampak bahaya rokok merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Hal ini juga sudah cukup jelas diatur dalam PP No 109 tahun 2012 maupun Peraturan Walikota No 12 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, seharusnya pemerintah dapat bertindak dengan tegas dengan mengacu peraturan-peraturan tersebut, dalam hal ini mencegah intervensi industri rokok,” tambahnya.

Dari berbagai kabupaten yang ada di Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang dirasa cukup berhasil dalam menggalakan Kawasan Tanpa Rokok. Seperti diungkapkan oleh Dr. Bambang Haryatno, M.Kes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo dalam mengimplementasikan kampanye Kawasan Tanpa Rokok berpedoman pada amanat Perda (Peraturan Daerah) No 5 tahun 2014. Implementasi yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dan penggalangan komitmen, pembentukan Satgas (satuan tugas) di masing-masing kawasan publik, seperti sekolah, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya yang bertujuan untuk memantau wilayah-wilayah KTR terbebas dari perokok, serta melakukan evaluasi dari program-program yang dilakukan. ”Kiat penerapan Perda No 5 tentang KTR yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu terkait dengan menggalang dukungan eksekutif dan legistatif dalam pengimplementasian kawasan tanpa rokok, melakukan political will kepada pemimpin daerah, serta menggalang peran aktif masyarakat. Melalui penerapan Perda tersebut mengantarkan Kabupaten Kulon Progo sebagai kabupaten yang bersungguh-sungguh dalam menyikapi dan menjalankan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan Perda yang berlaku,” ungkapnya.

Ditambahkan Bambang, yang perlu ditekankan dengan adanya KTR ini yaitu pemerintah bukan melarang masyarakat untuk merokok, melainkan lebih kepada menekan angka usia perokok pemula dalam menggunakan rokok, serta memberikan ruang dan hak bagi masyarakat yang tidak merokok untuk terbebas dari bahaya asap rokok. “Kami dalam hal ini sama sekali tidak melarang masyarakat untuk merokok, tapi lebih kepada saling menghargai dan menekan jumlah perokok di kalangan remaja. Beberapa pencegahan dilakukan seperti melakukan penegasan kepada toko-toko untuk melarang menjual rokok kepada anak yang berusia di bawah 18 tahun, serta melarang industri rokok untuk memasang iklan luar ruang di kawasan ruas jalan raya Kulon Progo. Hal tersebut telah dijalankan oleh pemerintah, dan pemerintah selama ini telah melakukan tindakan dengan menurunkan iklan-iklan rokok yang melanggar, sejauh ini sebanyak 1964 spanduk, 9 buah billboard, dan 4 buah papan nama iklan rokok yang diturunkan oleh Satpol PP,” tutupnya.

Proses Negeri Tirai Bambu untuk menjadi negara yang modernis rupanya tidak bisa menyamai proses modernisasi Amerika Serikat. Bahkan sekalipun dilihat dari segala sisi, Cina belum mampu menyamai tingkat modernisasi Amerika Serikat. Salah satunya dari segi ekonomi, walau secara GDP (Gross Domestic Product) Cina lebih unggul daripada Amerika, namun pendapatan perkapita masyarakatnya masih lebih tinggi Amerika daripada Cina.

Demikian disampaikan oleh Prof. Martin Griffiths dari Flinders University, Australia, saat menjadi keynote speaker pada acara International Conference on Social Politics (ICSP) 2016. Acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bekerjasama dengan Asia Pacific Society For Public Affairs (APSPA), pada Selasa (26/1) di Ruang Sidang AR. Fachruddin B lantai 5 Kampus Terpadu UMY ini juga dihadiri oleh Dr. Muhammad Zaki bin Ahmad dari Universiti Utara Malaysia, dan Prof. Tulus Warsito dari UMY sebagai keynote speaker.

Menurut Prof. Martin, perkembangan ekonomi di Cina selama dua dekade terakhir mendorong terjadinya urbanisasi sebanyak 60 persen. Namun urbanisasi tersebut menyebabkan tiga masalah besar pada negara Cina sendiri. “Masalah pertama adalah masalah ekonomi. Apakah mereka dapat mempertahankan pertumbuhan perekonomiannya? Karena kalau kita lihat sendiri, produk buatan Cina selalu dijual lebih murah kepada pasar. Apakah hal itu tidak justru merugikan negara itu sendiri. Masalah kedua adalah aturan kepemilikan pribadi. Ketika masyarakat Cina banyak yang berurbanisasi, tentu akan menimbulkan masalah property right (hak kepemilikian) antar penduduk kota dengan pemerintah. Sehingga masalah kebijakan pembangunan akan timbul dalam persoalan urbanisasi,” jelasnya.

Sedangkan masalah ketiga yang muncul terkait urbanisasi di Cina adalah bagaimana Cina dapat bertahan menjadi negara yang superpower. “Dengan perkembangan Cina yang ingin menjadi negara superpower, yang dipertanyakan adalah akankah mereka menjadi negara superpower yang peaceful atau non-peaceful. Dapatkah mereka menciptakan kedamaian untuk masyarakatnya ataukah tidak,” tambah Prof. Martin.

Sementara itu, keynote speaker kedua Dr. Muhammad Zaki bin Ahmad dari Universiti Utara Malaysia lebih membahas pada United Nation Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) III dan bagaimana proses pembuatan keputusannya. “UNCLOS III sendiri merupakan konferensi PBB yang membahas kesepakatan tentang hukum laut. UNCLOS ini juga merupakan kesepakatan yang dimulai sejak tahun 1968 dan baru berakhir pada 1982 karena menggunakan sistem konsensus dan bukan voting dengan suara terbanyak,” ungkapnya. Zaki bin Ahmad juga mengungkapkan bahwa kasus dalam UNCLOS III ini dapat dianalisa dengan teori dan kacamata hubungan internasional.

Sedangkan keynote speaker ketiga yakni Prof. Tulus Warsito memaparkan tentang tantangan ilmu sosial politik dalam perubahan dunia, yakni tantangan dalam perubahan masyarakat dan tantangan dalam perubahan ilmu pengetahuan. Dalam perubahan masyarakat, saat ini masyarakat sudah menjadi lebih terbuka, tidak terbatasi, mengglobal, cepat berubah dan secara bersamaan, baru dan unik. Sedangkan dalam perubahan ilmu pengetahuan, Prof. Tulus mengungkapkan bahwa kita tidak dapat terus menerus percaya terhadap suatu teori tertentu. “Karena Teori itu dapat berubah sewaktu-waktu,” jelasnya.

Adapun acara konferensi internasional pada bidang sosial dan politik ini diselenggarakan selama tiga hari, sejak Selasa (26/1) hingga Kamis (28/1). Konferensi Internasional ini juga diikuti oleh 200 peserta dari dalam maupun luar negeri, baik dari kalangan mahasiswa S1, S2, S3, dosen, dan peneliti yang konsen pada isu sosial dan politik. Acara ini juga merupakan kontribusi positif FISIPOL UMY dalam menghadapi perubahan global dalam segi ilmu sosial. (Deansa)

Kasus kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 lalu di pulau Sumatera dan Kalimantan menjadi topik bahasan menarik bagi para peneliti untuk menganalisanya dari berbagai sudut pandang. Eko Priyo Purnomo, P.hD., dosen Ilmu Pemerintahan UMY, mengungkapkan bahwa selama ini perspektif masyarakat menilai bahwa kebakaran hutan disebabkan oleh oknum-oknum perusahaan minyak sawit. Namun, menurut Eko, pada kenyataannya petani lokal juga menyumbang kasus kebakaran hutan yang terjadi.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sesi plenary International Conference on Social Politics (ICSP) 2016 hari kedua pada Rabu (27/01) di Ruang Sidang Pascasarjana lantai 4. Dalam pemaparannya Eko menyoroti sejauh mana aktifitas pembakaran hutan oleh industri kelapa sawit menyebabkan permasalahan kabut asap di Indonesia dan bagaimana pemilik lahan terlibat dalam kebijakan industri kelapa sawit serta siapa saja aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

“Ada beberapa aktor dalam industri kelapa sawit yang antara lain adalah perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil, petani yang memiliki lahan sebanyak 2 Hektar, komunitas kecil dan komunitas menengah,” jelas Eko. Komunitas Kecil dan Menengah yang dimaksud biasanya memiliki lahan kurang dari 25 ha dimana lahan tersebut menjadi kepemilikan bersama tanpa adanya jaminan finansial bagi para anggota komunitas. Sedangkan seharusnya, Eko menambahkan, setiap pemilik lahan harus memiliki STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya). Namun kenyataannya mereka tidak memiliki STD-B tersebut sebelum mengolah lahan.

Keterlibatan petani lokal juga disebutkan dalam data yang dipresentasikan oleh Eko pada kasus kebakaran hutan di Riau. Eko menyebutkan dari total 3 juta hektar lahan yang ada di Riau, sebanyak 51% atau sebanyak 1.6 juta hektar ditanami oleh kelapa sawit. “Dari 1,6 juta hektar tersebut, 1 juta hektarnya dimiliki oleh perusahaan besar, dan 0.6 juta hektarnya dimiliki oleh petani skala kecil dan menengah,” terang Eko.

Pada intinya kasus kebakaran hutan di Indonesia melibatkan beberapa aktor termasuk aktor petani lokal. Standar petani lokal yang seharusnya memiliki STD-B namun tidak memilikinya, menurut analisis Eko, disebabkan oleh rumitnya birokrasi yang ada untuk mengurus izin kepemilikan lahan tersebut. Birokrasi rumit tersebut menurut Eko cenderung kepada Birokrasi Inertia. “Birokrasi inertia tersebut seperti, terlalu birokratis, tidak efisien, tidak dapat diadaptasi, hierarki, ditutup dan sering satu tindakan,” tambah Eko.

Pada hari kedua konferensi internasional ICSP 2016 ini, plenary session membahas tentang permasalah pada cluster ilmu pemerintahan. Dua keynote speaker lainnya yakni Sataporn Roengtam dari Khon Kaen University dan Jin-Wook Choi dari Korea University. Sataporn memaparkan bahasannya terkait Struktur Kekuatan Lokal yang membahas tentang tidak efektifnya sistem desentralisasi di Thailand. Sedangkan Jin-Wook Choi membahas tentang Manajemen Public yang baru dalam kasus Badan Layanan Umum di Indonesia.

Choi menyoroti permasalah ketidakefektifan Badan Layanan Umum di Indonesia yang selama 10 tahun menurutnya belum bisa meningkatkan pelayanannya kepada publik Indonesia. Usaha badan ini dalam meningkatkan layanan juga sangatlah terbatas. “Selain itu, faktor struktur pemerintah di Indonesia yang lemah dan lemahnya manajemen keuangan serta penilaian kinerja yang lemah menambah alasan tidak efektifnya Badan Layanan Umum di Indonesia,” jelas Choi.

Choi menambahkan bahwa tantangan utama dalam struktur Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia adalah tidak jelasnya peran dan tanggung jawab entitas yang berpartisipasi termasuk Departemen Keuangan, Kementerian dan BLU sendiri. “Kurangnya tenaga kerja dan kapasitas direktorat BLU untuk melakukan pengawasan kerja juga harus diperhatikan oleh pemerintah,” tutur Choi. Ia juga menjelaskan bagaimana masalah manajemen finansial dalam BLU yang menambah faktor mismanagement dalam BLU sendiri.

Dalam akhir presentasinya, Choi menjelaskan terkait rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain yaitu dengan memberikan otonomi dengan akuntabilitas. “Caranya adalah dengan membangun kembali mekanisme pengendalian internal melalui BLU, sehingga mereka dapat mengaudit dan memonitor tingkat kesehatan dalam manajemen keuangan internal,” terang Choi. Rekomendasi lainnya adalah dengan memanfaatkan mekanisme pengendali eksternal yang dipimpin oleh salah Dephut atau lembaga audit pemerintah lainnya. (Deansa)

Musyawarah Nasional (MUNAS) Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) yang ke- 2 kembali di gelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Sebelumnya pada tahun 2011 MUNAS ADIPSI yang pertama digelar di UMY dan terpilih Dr. Suranto., M.Pol yang merupakan dosen Ilmu Pemerintahan UMY sebagai Ketua ADIPSI periode 2011-2016. MUNAS yang digelar pada Rabu (27/1) bertempat di Gedung Pascasarjana UMY lantai 4 tersebut turut dihadiri sebanyak 33 Perwakilan Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Pemerintahan di Seluruh Indonesia.

Seperti diungkapkan oleh Suranto, ADIPSI memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan profesionalisme Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan. “Tujuan ADIPSI pada dasarnya yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kajian Ilmu Pemerintahan, karena dirasa pada saat ini kajian terkait dengan Ilmu Pemerintahan masih belum banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu juga kehadiran ADIPSI untuk meningkatkan peran kajian pemerintahan dalam pembangunan di Indonesia,” ungkapnya.

Ditambahkan oleh Suranto, pelaksanaan MUNAS tersebut selain amanat dari AD/ART yaitu untuk menjaga eksistensi ADIPSI. “Dengan adanya MUNAS ke-2 ini diharapkan dapat menyatukan dan meningkatkan kualitas dosen Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Dr. Titin Purwaningsih., S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY dalam sambutannya sekaligus membuka MUNAS ADIPSI ke- 2 mengungkapkan, perbedaan di MUNAS yang kali ini diselenggarakan, selain pemilihan formatur kepengurusan ADIPSI periode 2016-2021 juga diadakan workshop dengan tema “Menyiapkan Naskah untuk Publikasi di Jurnal Bereputasi Internasional” yang akan disampaikan oleh Agus Setyo Muntohar, P.hD, dan Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc yang keduanya merupakan Dosen UMY. “Selain pemilihan kepengurusan ADIPSI pada MUNAS kali ini turut diselenggarakan workshop terkait dengan publikasi jurnal Internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen Ilmu Pemerintahan dalam publikasi internasional baik jurnal maupun konferensi,” ungkapnya.

Ditambahkan Titin, kehadiran ADIPSI bagi para dosen Ilmu Pemerintahan di seluruh Indonesia diharapkan dapat membawa perubahan bagi lulusan Ilmu Pemerintahan di masing-masing perguruan tinggi sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan kompetisi kurikulum. “Di era globalisasi saat ini kita harus berkompetisi secara berkualitas, utamanya kompetisi pada tingkat internasional, diharapkan dengan kehadiran ADIPSI dapat meningkatkan daya kompetisi bagi jurusan Ilmu Pemerintahan, dan salah satunya yaitu meningkatkan publikasi internasional,” tambahnya.

Sependapat seperti yang diungkapkan oleh Dr. Titin, Agus Setyo Muntohar, Ph.D selaku pemateri pada workhsop tersebut mengungkapkan, publikasi hasil-hasil penelitian dalam jurnal merupakan kegiatan yang melekat pada proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. “Dua tujuan utama dari seorang ilmuan (scientist) bukanlah sekedar mempublikasikan hasil pekerjaannya, tetapi bertujuan untuk menambah pengetahuan manusia, serta meningkatkan pemahaman pada proses pembuatan karya ilmiahnya,” ungkapnya.

Ditambahkan Agus, penyiapan naskah publikasi untuk diserahkan kepada jurnal bereputasi setidaknya melalui prosedur yang relatif panjang, yang dimulai dari penetapan tujuan, jenis dan judul naskah hingga melakukan jawaban balasan dan perbaikan naskah. “Dalam hal ini apabila naskah dinyatakan ditolak atau diterima untuk dipublikasikan, sebaiknya penulis memperhatikan saran atau hasil ulang kajian untuk perbaikan mutu naskah dan penelitian, sehingga naskah dapat diserahkan kembali pada jurnal yang sama atau jurnal yang lainnya, untuk itu seorang dosen Ilmu Pemerintahan haruslah memiliki mentalitas Kami Tidak Takut Ditolak,” tutupnya. (Adam)

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama bagi kalangan mahasiswa, UMY menggandeng BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan terutama untuk pembuatan kartu BPJS. UMY sendiri menjadi universitas pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam perencanaan pengadaan kartu BPJS Kesehatan bagi para mahasiswa. Program yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia ini diharapkan membawa dampak positif hingga pada level mahasiswa dan karyawan kampus.

Hal tersebut yang disampaikan langsung oleh Wakil Rektor II UMY, Dr. Suryo Praolo, M.S.i., Akt. dalam Sosialisasi BPJS untuk mahasiswa kepada para pengurus Perguruan Tinggi UMY, di Ruang Sidang Komisi Gedung AR. Fachruddin A lantai 5 pada Kamis (28/01). “Harapan kami dengan program BPJS bagi mahasiswa kedepannya dapat membantu mahasiswa dalam memberikan pelayanan kesehatan. Terutama untuk mahasiswa yang berasal dari daerah yang jauh,” jelas Suryo.

Dalam sosialisasi tersebut hadir pula Daru Kristian Nugroho selaku Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Cabang Utama Yogyakarta. Ia menjelaskan tentang bagaimana program BPJS Kesehatan untuk mahasiswa nantinya akan berjalan. “Mahasiswa yang rumahnya jauh di luar kota akan mengalami kesusahan ketika mereka tidak memiliki jaminan kesehatan di Yogyakarta. Dengan adanya BPJS Kesehatan bagi mahasiswa di masa mendatang, nantinya mereka akan lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan di tempat mereka belajar,” tutur Daru.

Dijelaskan oleh Daru bahwa mahasiswa akan didaftarkan secara kolektif sebagai peserta mandiri, dimana pendaftaran secara kolektif ini hanya diperbolehkan untuk pensiunan dari sebuah Yayasan dan juga mahasiswa. “Bila mendaftar bersamaan dengan keluarga, masing-masing anggota keluarga yang didaftarkan harus memiliki virtual account untuk melakukan pembayaran. Namun, khusus untuk BPJS mahasiswa nanti akan dibuat satu virtual account milik universitas yang sudah mencakup biaya pembayaran dari seluruh mahasiswa yang terdaftar,” ungkap Daru.

BPJS Kesehatan untuk mahasiswa ini nantinya hanya akan diperuntukkan bagi mahasiswa yang bersangkutan saja. Keluarga mahasiswa tidak dapat diikutsertakan dalam program BPJS ini. Daru juga menambahkan bahwa salah satu syarat mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk BPJS Kesehatan via universitas ini adalah belum terdaftarnya mahasiswa tersebut ke dalam BPJS melalui pihak keluarganya. “Jadi mahasiswa yang didaftarkan adalah mahasiswa yang orang tuanya bukan karyawan, atau artinya yang tidak memiliki kartu BPJS,” tegas daru.

Program Kartu BPJS yang akan diajukan oleh UMY adalah program kelas III, dengan pertimbangan bahwa iuran bulanan yang akan dibayarkan oleh mahasiswa dapat menjadi lebih ringan. Namun, Daru menyarankan kepada pihak UMY agar menaikkan tingkat pada kelas II agar mahasiswa ketika sakit dapat mendapatkan pelayanan kelas II yang cenderung lebih baik daripada pelayanan pada kelas III. Namun hal ini masih akan didiskusikan ulang oleh pihak UMY, sehubungan dengan iuran bulanan untuk Kelas II juga lebih tinggi.

Sigit Haryo Yudanto dari Career Development Center (CDC) UMY mengungkapkan bahwa program ini diharapkan dapat segera diterapkan kepada mahasiswa. Khususnya bagi mahasiswa baru angkatan 2016-2017 mendatang. “Pada Desember 2015 lalu, UMY dengan BPJS sudah menandatangani Nota Kesepahaman. Kami memiliki target sebelum Arpil mendatang, MoU antara UMY dengan BPJS dapat segera ditandatangani sehingga program ini akan dapat segera diaplikasikan untuk para mahasiswa baru nanti,” jelas Sigit.

Sigit juga menjelaskan dengan menggandeng BPJS ini, akan membawa dampak positif bagi UMY. Selain untuk membantu para mahasiswa yang berasal dari luar kota untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan diberlakukannya BPJS Kesehatan bagi mahasiswa juga diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi Klinik UMY yang berada di lantai dasar lapangan Bintang. “Harapannya klinik UMY dapat menjadi klinik Pratama. Dan dapat menjadi akses pertama mahasiswa ketika mereka sakit ringan, selain di Klinik Firdaus,” tambah Sigit.

Kedepannya, BPJS Kesehatan ini akan menjadikan Klinik UMY dan Klinik Firdaus sebagai pelayanan kesehatan akses pertama bagi mahasiswa ketika sakit. BPJS Kesehatan mahasiswa UMY juga akan bekerja sama dengan PKU Muhammadiyah Gamping sebagai Rumah Sakit rujukan bagi mahasiswa penerima kartu BPJS dalam kondisi darurat. “Sehingga dengan berjalannya program ini kami berharap aturan regional di mana PKU Muhammadiyah Gamping masuk ke dalam wilayah Kota Sleman dapat pengkhususan. Mahasiswa tidak harus dirujuk ke PKU Muhammadiyah Bantul yang letaknya sangat jauh, namun mahasiswa jadi dapat dirujuk ke PKU Muhammadiyah Gamping,” tutup Sigit. (Deansa)

Perkembangan media baru telah mempengaruhi aspek komunikasi, salah satunya yaitu dalam mengonsumsi berita maupun berbagi berita di kalangan masyarakat. Dari sisi pembuat berita, banyak newsroom di media massa akan memantau terlebih dahulu apa yang menjadi trending topic di media sosial untuk menentukan apa yang menjadi berita utama mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh Prof, David Holmes dari Monash University, selaku pembicara dalam International Conference on Social Politics (ICSP) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Kamis (28/1) bertempat di Gedung Pascasarjana UMY lantai 4 Kampus Terpadu UMY.

Ditambahkan oleh Holmes, media sosial merupakan sebuah wadah untuk mendapatkan sebuah informasi atau sebuah berita dengan cepat, karena jika dilihat pengguna media sosial cukup besar jumlahnya, dan untuk mengakses media sosial seperti Twitter, dan Facebook saat ini sangatlah mudah. “Munculnya media berbagi saat ini seperti Twitter dan Facebook sangat memudahkan masyarakat untuk mengakses sebuah berita terbaru, contohnya dalam memberitakan sebuah kejadian bencana yang terjadi di negara lain dengan memanfaatkan media sosial kejadian bencana tersebut akan dengan cepat tersebar ke negara lainnya, atau bahkan seluruh dunia akan mengetahui informasi tersebut dengan cukup mengakses media sosial,”tambahnya.

Sementara itu, Assoc. Prof. Rachel E. Khan selaku pembicara dari University of the Philippines Diliman mengungkapkan, perkembangan di era new media turut mempengaruhi gaya komunikasi dari yang dahulunya satu arah telah berubah menjadi dua arah dengan menggunakan berbagai macam jalur. Hanya dengan menggunakan satu alat komunikasi saja, maka seseorang memiliki kemampuan tidak hanya multitasking, akan tetapi juga multicommunicator. “bahkan seseorang bisa saja langsung memeriksa kevalidan informasi yang diterima melalui teknologi media sosial. Jadi seorang dosen tidak bisa sembarangan lagi memberikan informasi karena setiap mahasiswa memiliki akses untuk mengkonfirmasi informasi tersebut” jelas Khan. Bahkan Khan juga menjelaskan, keberadaan media sosial juga telah mengubah cara jurnalis membuat berita, kini jurnalis dituntut untuk menulis berita dengan menggunakan kuantifikasi penomoran dibandingkan menggunakan penulisan berita dengan menggunakan segitiga piramida terbalik seperti biasanya.

Ditambahkan oleh Rachel, dengan perkembangan media sosial yang cukup signifikan saat ini pastinya memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat, baik dampak secara positif maupun negatif. “Untuk mencegah penyebaran dampak negatif dari perkembangan media sosial di masyarakat, diperlukan adanya literasi media kepada masyarakat dalam memanfaatkan media sosial, agar hal-hal yang bersifat negatif terkait penyebaran isu sebuah berita yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat dapat dicegah dengan adanya literasi media,”tambahnya.

Senada dengan media literasi keberadaan new media yang dalam perkembangannya cukup signifikan di masyarakat turut harus dikritisi secara positif, masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Hal tersebut diutarakan oleh Muria Endah Sokowati, S.IP., M.Si, selaku pembicara dan merupakan dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UMY. “Dampak yang timbul terkait penyebaran informasi melalui media sosial yang cukup luas sudah sepatutnya masyarakat tidak menerima berita atau informasi tersebut secara mentah-mentah, masyarakat harus mengkritisi sumber informasi atau berita tersebut terkait dengan kebenarannya, agar masyarakat tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi dalam menyebarkan sebuah informasi di masyarakat luas,” ungkapnya. (Adam)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengawas siaran televisi di Indonesia, saat ini meminta kontribusi dan keterlibatan langsung masyarakat Indonesia terkait dengan meminta masukan masyarakat untuk perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran 10 televisi swasta, yakni ANTV, Global TV, Indosiar, MNC TV, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan Metro TV yang izin siarannya akan segera berakhir pada bulan Oktober 2016.

Menanggapi perihal uji publik tersebut, Fajar Junaedi,S.IP,M.Si selaku dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ketika dihubungi BHP UMY pada Jumat (29/1) mengungkapkan, telah dijelaskan pada pasal 1 ayat 8 UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwa penyiaran menggunakan frekuensi radio yang memanfaatkan spektrum frekuensi yang terbatas. Selain itu UU penyiaran juga menyebutkan bahwa izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat, dan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa stasiun televisi telah banyak melakukan pelanggaran etika dan regulasi, terkait dengan pelanggaran terhadap UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran – Standar Program Siaran (PPP-SPS) yang terjadi secara massif, salah satunya yaitu seperti ditunjukkan banyaknya konten kekerasan verbal maupun fisik, serta nihilnya perlindungan kepada anak,” ungkap Junaedi.

Ditambahkan oleh Juanedi, Pemilu 2014 merupakan pelajaran berharga bagi kita, bagaimana pemanfaatan frekuensi yang pada hakikatnya milik publik namun dimanfaatkan untuk kepentingan pemilik stasiun televisi. “Televisi jika kita kembali mengingat pada pemilu 2014 lalu berlomba-lomba memberitakan sebuah informasi kepada publik dengan kecenderungan-kecenderungan membela tokoh politik yang didukung dengan memanfaatkan media televisi yang dimiliki melalui sebuah pemberitaan,” tambahnya.
UU penyiaran mengamanatkan bahwa publik dapat memberikan masukan dan juga hak suara terkait dengan pemberian perpanjangan izin siaran televisi swasta kepada KPI melalui uji publik. “Masyarakat dapat berkontribusi dengan ikut melakukan evaluasi dengan cara mengirimkan saran dan kritik mengenai isi siaran dengan mengakses ujipublik@kpi.go.id sebelum tanggal 31 Januari 2016,” tambah Junaedi.

Kembali ditambahkan oleh Junaedi, sudah saatnya bagi publik untuk berperan secara aktif. “Sudah saatnya relasi stasiun televisi dan publik dalam perspektif studi audiens berada dalam negotiated reading bukan hegemonic reading yang secara mutlak dikendalikan stasiun televisi, dan uji publik tersebut merupakan wujud nyata dari negotiated reading,” tambahnya.

Haryadi Arief Nur Rasyid, SIP, MSc selaku Ketua Jurusan IK UMY turut memberikan komentar, Haryadi mengungkapkan mekanisme terkait uji publik yang dilakukan oleh KPI cukup baik, melalui mekanisme tersebut pemerintah dapat melakukan control terhadap institusi penyiaran Indonesia. “Menurut saya atas nama kebebasan pers, kondisi lembaga penyiaran di Indonesia saat ini diibaratkan gelombang tsunami, yaitu besar, kuat, dan tak terbendung. Televisi di Indonesia kerap kali menyamaratakan antara hak kebebasan pers dengan kepentingan untuk mendapatkan rating yang notabene hal tersebut hanya kepentingan kapitalisme semata,”ungkapnya.

Ditambahkan oleh Haryadi, bersinergi dengan lembaga KPI, diharapkan pemerintah dapat memanfaatkan moment perpanjangan izin tersebut untuk mengevaluasi dan kemudian memberikan punishment kepada lembaga penyiaran yang terbukti tidak menempatkan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan ekonomi dari lembaga penyiaran. “Mekanisme perpanjangan izin tersebut dapat menjadi instrument untuk memecahkan permasalahan oligopoli industri media di Indonesia. Dan pemerintah dapat memaksa agar kepemilikan media tidak hanya mengumpul pada segelintir orang saja,” tutupnya.

Pelanggaran stasiun televisi terhadap PPP-SPS tersebut juga telah dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para mahsiswa Ilmu Komunikasi UMY pada mata kuliah Hukum Media Massa. Penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku dengan judul “Televishit: Jikalau Nonton Cerdas dan Kritisi” dan buku “Televisial: Merayakan Budaya Menonton, Membaca Program Televisi”, yang menunjukkan bahwa sepanjang bulan September hingga Desember 2015, banyak pelanggaran PPP – SPS yang dilakukan oleh stasiun televisi. (adam)

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam (KPI-FAI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) berhasil mempertahankan akreditasi A yang telah diraihnya sejak tahun 2010. Pada visitasi akreditasi program studi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI pada 23 November 2015 yang lalu, prodi KPI UMY akhirnya dinyatakan berhasil meraih akreditasi A. Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT nomor 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 yang baru diterima oleh Prodi KPI UMY pada akhir Januari yang lalu dan SK tersebut berlaku hingga tahun 2020. Akreditasi A yang berhasil dipertahankan oleh prodi KPI UMY ini pun semakin menunjukkan kesiapan KPI UMY untuk bisa menjadi program studi yang terdepan di kawasan Asia Tenggara, sesuai dengan kredo UMY yang Muda Mendunia.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Program Studi KPI UMY, Fathurrahman Kamal, Lc., M.S.I saat ditemui di ruangannya di FAI UMY pada Senin (1/2). Menurutnya, misi dari prodi KPI UMY adalah untuk menjadi prodi yang terdepan di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, KPI UMY juga telah menjalin dan memperkuat kerjasama dengan universitas di Asia Tenggara, seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). “Misi kami memang ingin menjadi prodi yang terdepan di Asia Tenggara. Untuk itu kami mulai menjalin kerjasama dengan universitas di luar negeri dan dimulai dari universitas yang ada di Malaysia,” ungkapnya. Dan upaya prodi KPI UMY dalam menjalin kerjasama dengan universitas di luar negeri ini rupanya membuahkan hasil yang menggembirakan, karena akreditasi A tersebut berhasil dipertahankan.

Akreditasi A yang saat ini telah diraih oleh KPI UMY, dari segi penilainnya juga meningkat. Jika pada tahun 2010 yang lalu skor akreditasi A yang didapatkan KPI UMY adalah 365, maka pada tahun ini skornya menjadi 369 poin. “Jadi ada peningkatan pada hasil penilaian dari akreditasinya. Dan skor 369 dari BAN-PT Kemendiknas itu cukup tinggi. Penilaian yang dilakukan oleh pihak BAN-PT juga beragam, seperti pada aspek visi dan misi, tata pamong, tata kelola mahasiswa, rasio mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat, fasilitas, keuangan, hingga penggunaan Teknologi Informasi (IT) juga diaudit dan dinilai. Bahkan penilaian dan audit tersebut juga termasuk dari sisi kerjasama prodi dengan institusi di luar negeri,” ujar Kaprodi yang juga Dosen FAI ini lagi.

Fathurrahman juga memaparkan bahwa akreditasi A yang berhasil dipertahankan tersebut tidak lantas menjadikan KPI UMY untuk berhenti meningkatkan kualitas pengajaran dan pendidikannya. Bahkan dengan keberhasilannya tersebut, KPI UMY telah mencanangkan tiga formula terbaru untuk semakin meningkatkan kualitasnya. “Kami sudah membuat formula baru untuk meningkatkan kualitas program studi. Pertama, merekonstruksi visi dan misi prodi sehingga nantinya kurikulum yang diterapkan pada prodi KPI UMY bukan lagi kurikulum plus, melainkan konsentrasi dan akan ada dua konsentrasi unggulan yakni konsentrasi Broadcasting dan Jurnalistik serta konsentrasi Komunikasi dan Konseling Islam. Kedua, kami juga akan mengininsiasi kelas internasional dengan bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Arab yang dalam hal ini kami akan bekerjasama dengan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) dan Dubai Uni Emirat Arab. Ketiga, kami juga akan menginisiasi agar S1 KPI UMY ini memiliki program lanjutan yang vertikal, yakni program Magister KPI. Itulah tiga formula yang akan kami lakukan setelah berhasil mempertahankan akreditasi A tersebut. Dan saat ini kami juga tengah mempersiapkan segala sesuatunya agar ketiga formula baru tersebut dapat segera terealisasi,” tutupnya.

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A., mengungkapkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah mulai tahun ini. Beberapa barang, jasa, dan tenaga ahli sudah mulai keluar masuk ASEAN dengan bebas. Namun Indonesia belum sepenuhnya siap. Selain kesiapan tersebut, juga diperlukan dorongan perguruan tinggi untuk bisa bersaing dengan kampus-kampus Internasional yang ada di dunia. Kondisi itulah yang mendorong UMY untuk bisa bersaing dan siap masuk perguruan tinggi yang diakui oleh dunia global.

“Pada Tahun 2020, WTO (World Trade Organization) telah disepakati bahwa barang, jasa termasuk tenaga ahli akan leluasa masuk antar Negara. Lulusan PT yang memiliki skill dan pengalaman Internasional akan memiliki peluang lebih besar mendapatkan posisi dan pekerjaan yang bagus. Dalam lima tahun persiapan tersebut, tentunya terdapat tantangan yang harus dihadapi,” ungkap Rektor dalam sambutannya pada agenda workshop Internasionalisasi UMY yang diselenggarakan selama dua hari (2-3 Februari) di Hotel Neo+ Awana Yogyakarta pada, Rabu (2/3).

Dalam sambutannya tersebut, Prof. Bambang kembali mengatakan bahwa jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Asia, trend pertumbuhan penduduk naik. Terlebih didominasi oleh usia 15 sampai 19 tahun. “Trend pertumbuhan penduduk yang didominasi para remaja tersebut, perguruan tinggi khususnya UMY tidak perlu khawatir kurangnya mahasiswa. Hanya saja yang perlu diperhatikan bagaimana cara supaya program atau akademik di UMY ini berkualitas,” Ungkapnya.

Prof. Bambang memberi contoh salah satu Universitas Terbaik di Denmark, AAL Borg Uni yang telah memiliki bintang 5 pada QS. Internasional. “AAL Borg Uni memiliki total 5 dalam QS. Stars. Jika dilihat jumlah mahasiswa sama dengan UMY yaitu sekitar 21.560, tetapi AAL Borg memiliki mahasiswa Internasional yang bisa diperhitungkan untuk bersaing dengan kampus lain, sekitar 3.234 mahasiswa. Salah satu supaya Universitas diakui dunia, salah satunya banyaknya peminat mahasiswa asing,” Jelasnya.

Keberhasilan UMY mendapatkan bintang 5 untuk Facities, Sosial Responsibilities, dan Inclusiveness. Namun UMY masih perlu memaksimalkan dan meningkatkan standar Internal kampus yang ada, terutama di bidang akademik. “Untuk pencapaian Internasionalisasi UMY, kita memerlukan dosen-dosen Asing. Kami sudah memutuskan ditahun depan UMY akan merekrut 2 professor untuk setiap prodi. Kira-kira untuk keseluruhannya, kami akan merekrut 70 professor asing,” tandasnya.

Dalam pencapaian UMY menjadi bagian dari kampus Internasional, tentunya dibutuhkan strategi. Prof. Bambang menambahkan, diperlukan dua hal penting strategi umum. Dua hal tersebut yaitu kecepatan dan inovasi. “Speed atau kecepatan poin penting untuk pencapaian kampus yang unggul. Menjadi kampus unggul harus bisa bergerak cepat, serta unggul dan membuat suatu yang baru. Selain itu juga perlu adanya inovasi, dalam artian harus unggul dibanding senioritas atau tidak bergantung senior,”jelasnya.

Disamping strategi secara umum, Prof. Bambang kembali menambahkan bahwa perlu juga adanya strategi secara khusus. Diantaranya yaitu perlu perkuat program Internasional S1, Membuka program Internasional pada S2 dan S3, menambah Internasional fakultas, menambah mahasiswa Internasional dan mengirimkan mahasiswa keluar negeri, serta reformasi fasilitas perpustakaan. “Yang menjadi salah satu impian saya yaitu semua program studi mempunyai program Internasional. Di lingkungan UMY setiap harinya menggunakan bahasa asing, baik bahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa lainnya. Bahkan untuk prodi yang telah terakreditasi A diwajibkan untuk membuka program Internasional,”Ujarnya.

Dalam penuturannya, Prof. Bambang mengatakan, untuk menempatkan UMY eksis dimata dunia perlu adanya keaktifan dari berbagai pihak. Dalam pengakuannya, mengelola perguruan tinggi untuk mendapatkan QS harus kerja lebih maksimal dibanding mendapatkan AIPT. “Mengelola perguruan tinggi jika dianalogikan seperti lomba lari marathon yang tidak boleh terhenti. Jika sekali terhenti akan habislah kita,” tutup Prof. Bambang. (Hv)

Guna mengembangkan kerjasama dalam bidang penelitian dan pengkajian terhadap Pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Afrika, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Alasan fokus pemilihan kerjasama yang dilakukan terkait dengan bidang ekonomi Indonesia-Afrika karena dirasa sejauh ini bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Afrika masih terlampau jauh dengan negara-negara lainnya, khususnya dalam bidang ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Duta Besar Salman Alfarizi, selaku Kepala BPPK Kementrian Luar Negeri dalam acara penandatanganan MoA (Memorandum of Agreement) yang diselenggarakan pada Jumat (5/2) bertempat di Ruang Sidang Rektorat UMY Gedung Ar Fachrudin A lantai 5 kampus terpadu UMY.

Ditambahkan oleh Salman, bentuk kerjasama ekonomi yang saat ini telah dilakukan oleh Indonesia dengan Afrika hanya 1/7 dari kerjasama yang dilakukan oleh India dengan Afrika, dan hanya 1/20 dari kerjasama yang dilakukan oleh Tiongkok dengan Afrika.“Jika dilihat sejak kemerdekaan RI yaitu pada tahun 1945, Indonesia dirasa telah cukup banyak berinvestasi dengan Afrika, namun dari aspek ekonomi masih sangat terbatas, dan dirasa perlu adanya penelitian dan kajian lebih jauh terkait dengan permasalahan kerjasama tersebut,” ungkapnya.

Kerjasama yang dilakukan oleh UMY dengan BPPK Kemenlu RI merupakan sebuah komponen yang cukup penting terkait dengan pengembangan penelitian serta pengkajian kerjasama internasional, seperti ditambahkan kembali oleh Salman, kontribusi perguruan tinggi terkait dengan penelitian dan pengkajian kerjasama internasional saat ini merupakan sebuah prioritas negara untuk memperbaiki hubungan antar negara, khususnya dalam bidang ekonomi. “Kami berharap penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh HI UMY dapat berkontribusi secara penuh, khususnya dalam bidang kerjasama ekonomi Indonesia-Afrika, dan BPPK akan memberikan akses yang sebesar-besarnya terkait dengan penelitian yang dilakukan, maupun kerjasama dalam bidang lainnya,” tambahnya.

Sementara itu, Dr. Nur Azizah, M.Si selaku Kepala Program Studi HI UMY menjelaskan terkait program penelitian yang akan dilakukan oleh HI UMY. Poin yang akan menjadi fokus penelitian tersebut yaitu terkait dengan profil perdagangan dan hubungan Indonesia-Afrika.”Tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu mencari data-data pendukung yang terkait dengan forum kerjasama ekonomi yang selama ini telah dilakukan Indonesia dengan Afrika,” ungkapnya.

Penelitian yang akan dilakukan selama kurang lebih enam bulan tersebut akan mengambil lesson learn dari negara-negara di Asia yang sudah memulai pola kerjsama dengan Afrika. “Penelitian yang akan kami lakukan ini diharapkan akan mampu memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia, terkait dengan kepentingan Indonesia atas intensifikasi kerjasama ekonomi Indonesia-Afrika, serta melihat lebih jauh tantangan dan strategi dalam mengatasi kerjasama ekonomi tersebut,” tambah Nur. (adam)

Untuk mempersiapkan program internasionalisasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjalin kerjasama dengan British Council dalam menyelengarakan program “Academic Teaching Excellence “ (ATE) bagi para dosennya. Program ATE diinisiasi dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen di UMY dalam berbahasa Inggris dan mengajar dengan bahasa Inggris sebagai pengantarnya. Rektor UMY, Prof. Bambang Cipto menyampaikan bahwa program ini dilakukan sebagai proses untuk mencapai target dibentuknya kelas internasional pada masing-masing program studi di UMY.

Sementara Toni K. Hariadi, Kepala Kantor Urusan Internasional UMY mengatakan bahwa training metode pengajaran bahasa Inggris bagi dosen UMY tersebut, akan dimulai pada bulan Februari 2016. “Pada bulan Februari ini, program akan dimulai dengan pengenalan ATE oleh British Council selama 5 hari. Kemudian pada bulan April mendatang akan disambung dengan program TOT (Training of Trainers),” jelasnya dalam pembukaan Seminar Sosialisasi ATE British Council di ruang Sidang AR. Fakhrudin A lantai 5 pada Rabu (10/2). Toni menambahkan bahwa dengan diadakannya program ini, kedepannya kapasitas para dosen UMY diharapkan bisa lebih baik, terutama dalam metode mengajar berbahasa Inggris.

Direktur Pelatihan dan Pengembangan, British Council, Michael Little menyampaikan bahwa program ini dibentuk bertujuan untuk membantu para akademisi dalam menggunakan instruksi media berbahasa Inggris. Selain itu juga untuk mengembangkan keterampilan para dosen dalam mengajar agar bisa menciptakan mahasiswa yang berkualitas dan unggul. “Program ini juga bertujuan untuk membangun tim pengajar di UMY yang akan memberikan dukungan dan pengembangan perkuliahan dengan pengantar bahasa Inggris dalam jangka panjang,” tutur Michael.

Michael juga mengungkapkan bahwa dengan diselenggarakannya program ATE kepada para dosen akan membuktikan komitmen UMY untuk melakukan program internasionalisasi, dan kedepannya dapat menarik minat mahasiswa internasional. “Para dosen yang mengikuti program ini akan lebih percaya diri dan memiliki kepuasan kerja yang lebih,” terang Michael. Selain memberikan manfaat untuk para dosen, program ini juga akan memberikan manfaat tersendiri bagi mahasiswa. Selain mahasiswa dapat menjalani proses mengajar yang efektif, harapannya mahasiswa juga dapat lebih berkembang khususnya dalam skill berbahasa Inggris dan memahami mata kuliah yang berbahasa Inggris.

ATE sendiri, Michael menjelaskan, adalah program yang dikembangkan bersama antara British Council dengan University of Oxford dan didesain untuk mendukung para dosen di perguruan tinggi yang mengampu mata kuliah dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. “Ini sangat membantu terutama untuk dosen yang mengajar kelas multilingual. Program ini dapat membantu dosen untuk mendesain dan menyampaikan mata kuliah dalam bahasa Inggris dan memenuhi kebutuhan linguistic mahasiswa,” ujar Michael.

Program ATE yang akan diberlakukan di UMY ini tidak hanya memfokuskan pada peningkatan kapasitas berbahasa Inggris bagi para dosen UMY. Namun, juga mencakup metode pengajaran menggunakan bahasa Inggris. Sehingga dalam program ATE ini, para dosen tidak akan diberikan pre-test dan post-test English maupun target pencapaian nilai IELTS. (Deansa)